Singkawang, 16 Juli 2026 – Pemerintah Kota Singkawang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menghadiri rapat penyusunan Draft Addendum Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Singkawang dengan Pemerintah Kota Singkawang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 16 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat berlangsung dalam suasana yang konstruktif dengan dihadiri oleh perwakilan Pengadilan Agama Singkawang, Bappeda Kota Singkawang, serta perangkat daerah terkait. Pertemuan difokuskan pada pembahasan substansi addendum nota kesepakatan yang akan memperbarui dan menyempurnakan ruang lingkup kerja sama sesuai dengan kebutuhan, perkembangan regulasi, serta dinamika pelayanan publik saat ini.

Dalam pembahasan tersebut, para peserta melakukan penelaahan terhadap setiap poin kerja sama yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu disesuaikan agar implementasi nota kesepakatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kedua belah pihak. Selain itu, rapat juga membahas mekanisme koordinasi, pembagian peran, serta tindak lanjut pelaksanaan program kerja yang akan dituangkan dalam addendum.

Penyusunan addendum ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Singkawang menegaskan komitmennya untuk terus membangun kerja sama yang harmonis dengan berbagai instansi vertikal, termasuk Pengadilan Agama Singkawang, dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hasil dari rapat ini akan menjadi bahan penyempurnaan Draft Addendum Nota Kesepakatan sebelum dilakukan proses pembahasan lanjutan dan penandatanganan oleh para pihak. Diharapkan addendum yang disepakati nantinya dapat menjadi landasan kerja sama yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing instansi demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.